http://tinyurl.com/jackpotjoy-uk

Frans Dionesa's Weblog Rotating Header Image

Menggugat Format Otonomi Daerah!

Otonomi Daerah yang dilaksanakan di Indonesia saat ini adalah otonomi bertingkat. Dengan titik berat pada daerah kabupaten atau kota. Format inilah yang menjadi biang tidak efektifnya implementasi desentralisasi di Indonesia. Pada dasarnya desentralisasi mempunyai dua tujuan yakni dalam rangka effisiensi struktural dan mewujudkan demokrasi lokal. Pertanyaan besarnya adalah apakah implementasi desentralisasi (baca : otonomi daerah) yang diterapkan saat ini telah mewujudkan effisiensi struktural dan demokrasi lokal?

Dari segi effisiensi struktural jelas penerapan otonomi bertingkat berimplikasi panjangnya jejang koordinasi pemerintahan. Titik berat otonomi pada daerah tingkat dua telah menyebabkan daerah berlomba-lomba memekarkan daerahnya, sampai dengan saat ini terdapat 497 Daerah Kabupaten dan Kota dan tampaknya masih akan terus bertambah. Kabupaten dan Kota tersebut kemudian juga memekarkan lagi kecamatan, kelurahan dan desa-desanya. Banyaknya jumlah kabupaten kota tentunya menyebabkan struktur organisasi pemerintahan secara nasional semakin besar dan harus lebih banyak lagi dana yang harus digelontorkan oleh pusat ke daerah. Penulis tidak bermaksud mengatakan bahwa banyaknya anggaran yang harus digelontorkan oleh pemerintah pusat ke daerah sesuatu yang negatif, tapi apakah benar dana tersebut digunakan untuk kepentingan rakyat? Fakta dan data menunjukkan bahwa dana alokasi ke daerah sebagian besar digunakan untuk membiayai birokrasi lokal (termasuk DPRD) bukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Bayangkan berapa besar biaya untuk membangun gedung pemda daerah-daerah pemekaran, berapa besar biaya untuk operasional pemerintahan, berapa besar biaya untuk membayar gaji anggota DPRD Kabupaten Kota se Indonesia yang jumlahnya hampir 17.000,-an. Sangat jelas bahwa birokrasi kita menjadi semakin gemuk ibarat kapal besar yang berjalan lamban karena kebanyakan muatan dan penumpang. Sungguh sangat tidak effisien! (more…)

RUU ASN: Mengapa Mandeg?

Sampai dengan masa sidang terakhir tahun 2012 pemerintah dan DPR ternyata tidak berhasil menyepakati RUU ASN menjadi UU ASN. Apabila dicermati perkembangan yang terjadi terdapat beberapa persoalan krusial yang belum disepkati. Bukan hanya antara Pemerintah dan DPR tetapi justru ketidaksepakatan itu terjadi antar instansi Pemerintah sendiri. Salah satu isu krusial RUU ASN adalah tentang sistem penggajian pegawai. Ketua Tim Perumus RUU ASN Prof. Sofyan Effendi mengkritisi sistem penggajian selama ini yang hanya didasarkan pada sisa anggaran dan diatur oleh pejabat eselon satu di Kementerian Keuangan. Di mana tunjangan seorang aparatur lebih besar daripada gaji pokok. “Gaji pokok harus lebih besar dari tunjangan kinerja. Karena itu di dalam RUU ASN ditetapkan tunjangan kinerjanya tidak boleh lebih dari 15 persen,” ucapnya. (baca : http://setagu.net/berita/ruu-apatur-sipil-negara-asn-tunjangan-kinerja-maksimal-15-persen). Menurut penulis hal inilah yang merupakan salah satu faktor penyebab mandegnya pembahasan RUU ASN di kalangan pemerintahan sendiri.

Terdapat dua persoalan besar menyangkut “penggajian ASN” yakni menyagkut sistem dan dasar penggajian dan yang kedua menyangkut besarannya? Pemberian gaji hanya berdasarkan sisa anggaran yang ditentukan oleh kementerian keuangan jelas-jelas tidak dapat dibenarkan. Hal ini akan memberikan ruang bagi kementerian keuangan untuk menentukan “gaji dan penghasilannya” mereka sendiri. Mau bukti? Lihat saja pemberian remunerasi yang dimulai pada tahun 2008 hanya dengan Keputusan Menteri Keuangan, yakni Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 289/KMK.01/2007 dan 290/KMK.01/2007. Pemberian “remunerasi” itu sangat fantastis seorang pejabat eselon 1 di kementerian keuangan menerima tunjangan kinerja sampai dengan 46,9 jt (ingat ini tahun 2008). BPK sempat mengkritik “kebijakan menetapkan gaji sendiri” tersebut. Namun kritik BPK ini padam dengan pemberlakuan remunerasi juga di BPK. Jadilah pada tahun 2008 diberlakukan remunerasi di 3 Kementerian Lembaga yakni Kementerian Keuangan, BPK dan MA. (more…)

RUU ASN : Benarkah Pesangon Pensiun PNS 1,5 Milyar?

Sejak RUU ASN menjadi bagian program legislasi nasional (prolegnas) banyak isu yang berkembang menyangkut RUU ini. Salah satu “informasi” krusial tersebut adalah mengenai pensiun PNS. Konon untuk pemberian pesangon pensiun PNS dilakukan dengan sistem “pesangon” mengadopsi model pensiun di kalangan swasta dan BUMN.  Jumlah pesangon yang diberikan cukup fantastis 0,5 Milyar untuk pensiun PNS Golongan II, 1 Milyar untuk golongan III dan 1,5 Milyar untuk golongan IV. Ada juga informasi “HOAX” yang menyebutkan bahwa UU ASN sudah ditetapkan. Isu terus bergulir dan menjadi pembicaraan di media sosial dan suratkabar nasional, bahkan salah satu media memuat berita ini dengan tajuk berita yang cukup menonjol. Pertanyaannya benarkah informasi tersebut?

RUU ASN yang merupakan RUU Inisiatif DPR saat ini merupakan salah satu RUU yang sedang dibahas DPR. RUU ini telah memasuki tahap pembahasan di level eksekutif, khususnya pada tingkat kementerian dan lembaga negara yakni Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi,  Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, BKN, dan LAN. DPR RI telah meminta pihak eksekutif untuk segera membahas RUU tersebut, sebagai tindak lanjutnya presiden telah memerintahkan para menteri untuk menuntaskan pembahasan RUU tersebut dalam waktu 15 hari. Menteri Dalam Negeri dalam salah satu statementnya mengatakan bahwa pemerintah tidak mau membuat keputusan yang terlalu ekstrim menyangkut keberadaan PNS. Tampaknya pembahasan di level kementerian pun  berjalan alot dan penuh dengan nuansa pro kontra karena masih sangat banyak pasal krusial dan fundamental yang belum disepakati, salah satunya adalah menyangkut pensiun PNS. (more…)

Reformasi Birokrasi Setengah Hati!

Empat belas tahun perjalanan reformasi dan delapan tahun perjalanan pemerintahan SBY, reformasi birokrasi masih saja jalan di tempat (untuk tidak mengatakan gagal!). Hasil survei Political and Economic Risk Consultancy (PERC) yang terakhir menempatkan birokrasi Indonesia terburuk ke-2 di Asia, hasil ini menempatkan birokrasi Indonesia lebih buruk dari birokrasi Filipina, Thailand bahkan Vietnam. Mengapa hal ini bisa terjadi? Disamping karena Pemerintah tidak mempunyai grand strategy yang jelas, tepat dan terukur juga disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut :

  1. Pemerintah tidak merestrukturisasi organisasi pemerintahan, bahkan sebaliknya malah menggemukkan birokrasi, contoh : jumlah komisi-komisi negara bertambah banyak, penambahan unit kerja baru yang disebut Wakil Menteri, pemekaran wilayah, dll.
  2. Remunerasi yang diterapkan oleh Pemerintah sebagai elemen reformasi birokrasi bersifat tidak adil dan parsial karena hanya menguntungkan aparat dan pejabat pada lembaga dan kementerian tertentu saja.
  3. Sistem karier di birokrasi jauh dari kaidah-kaidah manajemen yang normal, penempatan seseorang dalam jabatan karier tidak berdasarkan merit system. Di tingkat pusat penempatan seseorang dalam jabatan karir lebih banyak bergantung pada kepentingan dan pertimbangan politis, sementara di daerah bergantung pada kedekatan dan hubungan kekeluargaan. (more…)

Mengembangkan Website Pemerintah Daerah

Kondisi website Pemda sampai dengan hari ini masih sangat memprihatinkan. Menurut hasil pemeringkat Indonesian E-Government Index yang dipublikasikan pada Agustus tahun lalu (2011), menyebutkan bahwa Pemda yang mempunyai website berjumlah 443 dari 525 Kabupaten/Kota dan Propinsi. Artinya sampai dengan hari ini masih ada 82 Pemda yang sama seklai tidak memiliki website. Dari jumlah 443 tersebut pun tidak semua bisa dibuka, terdapat 68 website pemda yang tidak dapat diakses. Dengan kata lain hanya 375 Pemda yang websitenya bisa diakses. Belum lagi menyangkut konten, masih banyak website Pemda terkesan asal ada dan asal bikin. Seharusnya di era e-government ini website pemda menjadi main instrumen dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di daerah. (more…)